Memuat SIPILAR
DPMPTSP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora Jl. Pemuda No. 1, Blora, Jawa Tengah
Logo SIPILAR
DPMPTSP Kabupaten Blora Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah

Profil Daerah

Profil Daerah

Sosial Dan Ekonomi Kabupaten Blora

Sosial dan Ekonomi Kabupaten Blora

Ekonomi Kabupaten Blora bertumpu pada dua kaki yang sama besarnya: perut bumi dan tanah pertanian. Pada 2024, pertambangan dan penggalian menyumbang 21,74 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pertanian, kehutanan, serta perikanan 21,15 persen — gabungan keduanya 42,89 persen, hampir separuh ekonomi daerah. Ketergantungan itu punya harga: ketika sektor pertambangan terkontraksi 3,80 persen, pertumbuhan ekonomi 2024 melambat menjadi hanya 3,06 persen. Setahun kemudian, ekonomi Blora berbalik tumbuh 5,49 persen. Di sisi sosial, kemiskinan turun menjadi 10,58 persen pada Maret 2025 dan Indeks Pembangunan Manusia naik ke 72,35, meski rata-rata lama sekolah penduduk dewasa masih 7,45 tahun — belum menuntaskan bangku SMP.

Sumber data: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Blora, BPS RI, Pemerintah Kabupaten Blora, Kementerian ESDM, dan pemberitaan media terverifikasi. Seluruh angka pada artikel ini dikutip dari publikasi dan rilis resmi; perhitungan turunan penulis ditandai secara eksplisit.
PDRB ADHB 2024
Rp33,23 T
33.231,25 miliar rupiah
Pertumbuhan ekonomi 2025
5,49%
2024 hanya 3,06%
Kemiskinan Maret 2025
10,58%
92,01 ribu jiwa
IPM 2025
72,35
naik 0,93 poin

1. Potret makro: ekonomi Rp33 triliun yang naik-turun mengikuti minyak

PDRB Kabupaten Blora atas dasar harga berlaku (ADHB) pada 2024 mencapai Rp33.231,25 miliar atau sekitar Rp33,23 triliun. Sebanyak 78,63 persen dari nilai itu terserap untuk konsumsi akhir. Dibagi jumlah penduduk, PDRB per kapita Blora tercatat sekitar Rp36,6 juta per tahun atau kira-kira Rp3,05 juta per bulan — angka statistik produksi, bukan pendapatan yang diterima warga.

Laju pertumbuhannya berayun tajam. Pada 2024 ekonomi hanya tumbuh 3,06 persen karena sektor pertambangan dan penggalian — kontributor terbesar — terkontraksi 3,80 persen. Memasuki 2025, triwulan I mencatat pertumbuhan 7,44 persen (q-to-q) dan 7,51 persen (y-on-y), dengan sektor primer melesat 19,36 persen. Sepanjang 2025, pertumbuhan tahunan ditutup di 5,49 persen.

Indikator Nilai Periode
PDRB atas dasar harga berlaku Rp33.231,25 miliar 2024
PDRB per kapita (ADHB) Rp36,6 juta/tahun 2024
Pertumbuhan ekonomi tahunan 3,06% 2024
PDRB ADHB triwulanan Rp8.808,76 miliar Triwulan I-2025
Pertumbuhan triwulanan (y-on-y) 7,51% Triwulan I-2025
Pertumbuhan ekonomi tahunan 5,49% 2025

Perbandingan laju pertumbuhan ekonomi Blora

2024 (tahunan)
   
3,06%
2025 (tahunan)
   
5,49%
TW I-2025 (y-on-y)
 
7,51%

Panjang batang proporsional terhadap angka tertinggi pada grafik ini (7,51 persen).

2. Struktur ekonomi: dua sektor menguasai hampir separuh PDRB

Kepala BPS Kabupaten Blora, Rukhedi, menegaskan dominasi dua kategori utama masih sangat kuat. Pertambangan dan penggalian menyumbang 21,74 persen PDRB 2024, diikuti pertanian, kehutanan, dan perikanan 21,15 persen — turun tipis dari 21,46 persen pada 2023. Gabungan keduanya 42,89 persen, sementara 57,11 persen sisanya dibagi belasan lapangan usaha lain seperti perdagangan, konstruksi, industri pengolahan, dan jasa.

Komposisi PDRB Kabupaten Blora 2024

Tambang + Tani 42,89% Lapangan usaha lain 57,11%

Rincian: pertambangan dan penggalian 21,74 persen; pertanian, kehutanan, dan perikanan 21,15 persen.

Dilihat per kelompok sektor pada triwulan I-2025, struktur itu makin jelas: sektor primer 44,08 persen, tersier 40,33 persen, dan sekunder hanya sekitar 15,59 persen. Artinya nilai tambah Blora lebih banyak lahir dari mengambil hasil alam dan memperdagangkannya, bukan dari mengolahnya.

Primer 44,08% Sekunder Tersier 40,33%

Triwulan I-2025. Porsi sektor sekunder 15,59 persen merupakan sisa dari 100 persen (perhitungan penulis).

3. Mesin pertumbuhan: belanja rumah tangga, bukan investasi

Dari sisi pengeluaran, penggerak utama ekonomi Blora adalah dompet warganya sendiri. Konsumsi rumah tangga menyumbang 69,71 persen PDRB 2024 dan masih 68,88 persen pada 2025. Struktur seperti ini membuat daya beli lokal — harga pangan, upah, dan panen — jauh lebih menentukan bagi ekonomi daerah dibanding gejolak investasi.

Komponen pengeluaran Porsi/pertumbuhan 2024
Konsumsi akhir (total) 78,63% dari PDRB
Konsumsi rumah tangga (PK-RT) 69,71% dari PDRB; tumbuh 4,78%
Konsumsi lembaga nonprofit (PK-LNPRT) tumbuh 10,00%
Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) tumbuh 4,77%
Konsumsi rumah tangga 2025 68,88% dari PDRB

Ukuran mikronya sejalan: rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Blora pada 2024 tercatat sekitar Rp1,18 juta per bulan, naik 7,90 persen dibanding 2023.

4. Tiga sumber kekayaan: pangan, jati, dan minyak

Kementerian Pertanian mencatat Blora sebagai lumbung padi terbesar kelima dan lumbung jagung terbesar kedua di Jawa Tengah. Produksi padi 2021 mencapai 483.976,74 ton dari luas panen 98.966,73 hektare, dengan produktivitas 48,90 kuintal per hektare. Produksi jagung sempat tergerus dari 429 ribu ton (2020) menjadi 390 ribu ton (2021).

Sumber daya Fakta kunci
Padi dan jagung Lumbung padi ke-5 dan jagung ke-2 di Jawa Tengah; padi 483.976,74 ton (2021); jagung 390 ribu ton (2021)
Sapi potong Sekitar 240 ribu ekor (2019), disebut terbesar di Jawa Tengah dan kedua nasional setelah Sumenep
Kayu jati Julukan “Kota Jati”; hutan produksi dikelola tiga KPH Perhutani: Cepu, Randublatung, dan Blora
Minyak dan gas Bagian dari Blok Cepu; Lapangan Banyu Urip berproduksi rata-rata sekitar 144.000 barel per hari

Pada Blok Cepu, pemerintah menawarkan hak partisipasi (participating interest) 10 persen kepada BUMD empat daerah. Porsi 10 persen itu dibagi sebagai berikut.

Daerah Porsi dari PI 10%
Kabupaten Bojonegoro 45%
Provinsi Jawa Timur 22%
Kabupaten Blora 22%
Provinsi Jawa Tengah 11%

Hak itu dikelola lewat BUMD PT Blora Patragas Hulu yang 99,9 persen sahamnya dimiliki Pemkab Blora. Meski begitu, posisi Blora dalam pembagian dana bagi hasil (DBH) migas Blok Cepu masih terus diperjuangkan ke pemerintah pusat — sebuah isu lama yang belum tuntas dan langsung berkaitan dengan kapasitas fiskal daerah.

5. Kemiskinan: turun konsisten, tapi masih dua digit

BPS Kabupaten Blora melaporkan persentase penduduk miskin pada Maret 2025 sebesar 10,58 persen, turun 0,84 poin dibanding Maret 2024. Secara jumlah, penduduk miskin berkurang dari 99,14 ribu jiwa menjadi 92,01 ribu jiwa — berkurang sekitar 7,13 ribu orang dalam setahun. Angka ini masih dua digit dan menjadi pekerjaan rumah utama Pemkab yang menargetkan kemiskinan satu digit.

Ringkas: Maret 2024 → 99,14 ribu jiwa (11,42 persen). Maret 2025 → 92,01 ribu jiwa (10,58 persen). Persentase 11,42 persen untuk Maret 2024 merupakan hasil penjumlahan 10,58 + 0,84 poin sesuai keterangan BPS (perhitungan penulis).

Sementara itu garis kemiskinan — batas pengeluaran minimum agar seseorang tidak tergolong miskin — terus naik. Kenaikan garis inilah yang membuat penurunan angka kemiskinan terasa lambat: target yang harus dilampaui warga bergerak setiap tahun.

Garis kemiskinan Kabupaten Blora (rupiah per kapita per bulan)

2019
   
Rp335.837
2020
   
Rp353.259
2021
   
Rp363.649
2022
   
Rp390.478
2023
   
Rp425.135
2024
 
Rp480.270

Selama 2019–2024 garis kemiskinan Blora naik sekitar 43 persen (perhitungan penulis).

Yang sering luput: mayoritas penduduk miskin di Blora bukan pengangguran, melainkan orang yang bekerja di sektor informal. Pada 2023, sebanyak 60,50 persen penduduk miskin usia 15 tahun ke atas bekerja di sektor informal, hanya 14,81 persen di sektor formal, dan sisanya tidak bekerja.

Informal 60,50% Formal Tidak bekerja

Status bekerja penduduk miskin usia 15 tahun ke atas, 2023. Porsi “tidak bekerja” 24,69 persen adalah sisa dari 100 persen (perhitungan penulis). Formal 14,81 persen.

6. Kualitas hidup: umur panjang, sekolah pendek

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Blora 2025 mencapai 72,35, naik 0,93 poin dari tahun sebelumnya, dan seluruh dimensi penyusunnya membaik. Umur harapan hidup saat lahir 75,23 tahun — sedikit di atas rata-rata nasional 74,47 tahun. Namun rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas baru 7,45 tahun, jauh di bawah rata-rata nasional 9,07 tahun. Artinya, secara rata-rata orang dewasa di Blora belum menuntaskan pendidikan SMP.

Indikator Blora 2025 Nasional 2025
Indeks Pembangunan Manusia 72,35 75,90
Umur harapan hidup saat lahir 75,23 tahun 74,47 tahun
Rata-rata lama sekolah (25 tahun ke atas) 7,45 tahun 9,07 tahun
IPM tahun sebelumnya 71,42 (2024) 75,02 (2024)

Data partisipasi sekolah menunjukkan persoalannya bukan pada jenjang dasar. Angka partisipasi sekolah anak usia 7–15 tahun pada 2024 mencapai 98,22 persen dengan kategori capaian tinggi. Angka partisipasi kasar (APK) SMA/SMK/MA bahkan 99,87 persen, sementara APK SMP/MTs 87,78 persen dan APK perguruan tinggi masih sangat rendah. Rata-rata lama sekolah yang pendek lebih mencerminkan warisan generasi terdahulu ketimbang kondisi anak-anak sekarang.

Stunting: dua angka yang berbeda jauh. Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2023 mencatat prevalensi stunting Blora 21,2 persen. Sementara data penimbangan rutin yang dipakai Pemkab menyebut angka 9,23 persen. Perbedaan ini wajar karena metodenya berbeda — SSGI adalah survei sampel berskala nasional, sedangkan data Pemkab berasal dari pencatatan balita yang datang ke posyandu. Keduanya sebaiknya tidak dibandingkan langsung.

Dari sisi pemerataan, gini ratio Blora tercatat 0,354 pada 2024, masih dalam kategori ketimpangan moderat (0,3–0,5) dan di bawah gini ratio Jawa Tengah Maret 2024 yang sebesar 0,367. BPS Blora sendiri mencatat tren gini ratio daerah ini cenderung naik sepanjang 2020–2023. Kabar baiknya datang dari kesetaraan gender: Indeks Ketimpangan Gender turun tajam dari 0,407 menjadi 0,313 pada 2024 — makin kecil makin baik.

7. Uang publik, investasi, dan infrastruktur

Sebagai daerah dengan kapasitas fiskal terbatas, Blora bergantung pada kombinasi transfer pusat, dividen BUMD, dan investasi swasta.

Pos Nilai dan keterangan
Dana desa 2026 Rp87,4 miliar untuk 271 desa; tahap I Rp37,49 miliar (Mei 2026), tahap II Rp27,75 miliar oleh 152 desa
Dividen BUMD 2020–2024 Rp402,28 miliar dari tujuh BUMD, dengan penyertaan modal Rp94,36 miliar
Realisasi investasi 2025 Sekitar Rp1,6 triliun pada triwulan I–III (Januari–September)
Usulan Inpres Jalan Daerah Rp100 miliar, diajukan ke pemerintah pusat dan masih dibahas
Jalan provinsi di wilayah Blora Termasuk dalam realokasi APBD Jateng 2026 senilai Rp200 miliar; ruas Todanan–Ngawen dan Singget–Doplang–Cepu

Kepala Dinas PUPR Blora, Nidzamudin Al Hudda, menyebut keterbatasan anggaran daerah membuat sinergi dengan Pemprov Jateng dan pemerintah pusat menjadi faktor penting untuk mempercepat kemantapan jalan. Ini menjelaskan mengapa perbaikan infrastruktur di Blora kerap bergantung pada keputusan di luar daerah.

Ringkasan angka kunci

Indikator Angka Tahun
PDRB ADHB Rp33.231,25 miliar 2024
Pertumbuhan ekonomi 3,06% → 5,49% 2024 → 2025
Kontribusi pertambangan dan penggalian 21,74% 2024
Kontribusi pertanian, kehutanan, perikanan 21,15% 2024
Konsumsi rumah tangga 69,71% dari PDRB 2024
Pengeluaran per kapita Rp1,18 juta/bulan 2024
Penduduk miskin 92,01 ribu jiwa (10,58%) Maret 2025
Garis kemiskinan Rp480.270/kapita/bulan 2024
IPM 72,35 2025
Umur harapan hidup 75,23 tahun 2025
Rata-rata lama sekolah 7,45 tahun 2025
Gini ratio 0,354 2024
Indeks Ketimpangan Gender 0,313 2024
Angka partisipasi sekolah 7–15 tahun 98,22% 2024
Catatan metode dan perbedaan data
1. Angka kemiskinan berbasis Susenas Maret dan hanya sebanding antartahun pada bulan yang sama. Persentase Maret 2024 (11,42 persen) dihitung dari keterangan BPS bahwa Maret 2025 turun 0,84 poin.
2. Publikasi tahunan dan rilis kemiskinan BPS dapat memuat angka yang sedikit berbeda karena perbedaan periode acuan dan pembulatan. Artikel ini memakai rilis resmi BPS Kabupaten Blora No. 01/10/3316/Th. VIII.
3. Prevalensi stunting SSGI (survei sampel) dan data penimbangan posyandu Pemkab memakai metode berbeda sehingga tidak dapat dibandingkan langsung.
4. Data pertumbuhan ekonomi 2025 (5,49 persen) dan konsumsi rumah tangga 68,88 persen bersumber dari kanal resmi BPS Kabupaten Blora; rinciannya dimuat dalam publikasi PDRB Menurut Lapangan Usaha 2021–2025.
5. Angka produksi padi, jagung, dan populasi sapi berasal dari tahun yang berbeda-beda (2019–2021) sehingga sebaiknya dibaca sebagai gambaran posisi Blora, bukan kondisi terkini.
6. Perhitungan penulis yang ditandai: porsi sektor sekunder 15,59 persen, persentase kemiskinan Maret 2024, selisih penurunan 7,13 ribu jiwa, porsi “tidak bekerja” 24,69 persen, kenaikan garis kemiskinan 43 persen, dan PDRB per kapita per bulan Rp3,05 juta.

Sumber

  1. BPS Kabupaten Blora, Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Blora Menurut Pengeluaran 2020–2024 (rilis 30 April 2025) — blorakab.bps.go.id
  2. BPS Kabupaten Blora, “Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Blora Tumbuh Melambat pada Tahun 2024” — blorakab.bps.go.id
  3. Harian Muria, “Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Blora Melambat pada Tahun 2024, Ini Penyebabnya” — harianmuria.com
  4. BPS Kabupaten Blora, “Ekonomi Kabupaten Blora Triwulan I-2025 Tumbuh 7,44 Persen (q-to-q)” — blorakab.bps.go.id
  5. BPS Kabupaten Blora, “Telah Rilis! Publikasi PDRB menurut Lapangan Usaha Kabupaten Blora 2021–2025” — blorakab.bps.go.id
  6. Databoks Katadata, “PDRB ADHB per Kapita Kabupaten Blora Rp36,6 Juta (data 2024)” — databoks.katadata.co.id
  7. BPS Kabupaten Blora, rilis kemiskinan No. 01/10/3316/Th. VIII, 15 Oktober 2025 — blorakab.bps.go.id
  8. BPS Kabupaten Blora, Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Blora 2021–2025 (seri garis kemiskinan dan status bekerja penduduk miskin)
  9. InfoPublik, “Kemiskinan di Blora Terus Menurun, Pemkab Optimistis Capai Satu Digit” — infopublik.id
  10. BPS Kabupaten Blora, “Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Blora 2025” — blorakab.bps.go.id
  11. BPS Kabupaten Blora, berita IPM 2025 (UHH 75,23 tahun; RLS 7,45 tahun) — blorakab.bps.go.id
  12. BPS RI, “IPM Indonesia 2025 mencapai 75,90” — menpan.go.id
  13. BPS Kabupaten Blora, “Apa itu Gini Ratio?” dan infografik Indeks Ketimpangan Gender — blorakab.bps.go.id
  14. Pemkab Blora, “Rembuk Stunting 2025: Blora Perkuat Komitmen Tekan Angka Stunting” — blorakab.go.id
  15. Pemkab Blora, profil sektor Pendidikan (APS dan APK) — blorakab.go.id
  16. Pemkab Blora, profil sektor Pertanian — blorakab.go.id
  17. Kementerian Pertanian, “Kementan Bantu 40 Ribu Hektare LMDH di Kabupaten Blora” (posisi Blora sebagai lumbung padi terbesar ke-5 dan jagung ke-2 di Jawa Tengah) — pertanian.go.id
  18. BPS Provinsi Jawa Tengah, tabel luas panen, produktivitas, dan produksi padi menurut kabupaten/kota (2021) — jateng.bps.go.id
  19. Spirit Riau, pernyataan Bupati Blora soal populasi sapi potong sekitar 240 ribu ekor (2020) — spiritriau.com
  20. Bahtera Jateng, “Mengungkap Potensi Kayu Jati sebagai Andalan Ekspor Blora” — bahterajateng.com
  21. Kementerian ESDM, “Tanyakan Participating Interest Blok Cepu, DPRD Jatim Kunjungi Ditjen Migas” (pembagian PI 10 persen) — esdm.go.id
  22. Rukun Raharja, profil PT Petrogas Jatim Utama Cendana (produksi Lapangan Banyu Urip) — raja.co.id
  23. Berita Jateng, “Saham Pemkab Blora Capai Rp402 M di Sejumlah BUMD” — beritajateng.id
  24. ANTARA Jateng, “152 Desa di Blora Cairkan Dana Desa Tahap II Tahun 2026” — jateng.antaranews.com
  25. ANTARA Jateng, “Dinas PUPR Blora Fokus Perkuat Infrastruktur dan Ajukan IJD” — jateng.antaranews.com
  26. Metro TV News, “Pemprov Jateng Geser Anggaran Rp200 Miliar untuk Perbaikan Jalan” — metrotvnews.com
  27. Kanal resmi BPS Kabupaten Blora, pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,49 persen dan konsumsi rumah tangga 68,88 persen — threads.com/@bpskabblora
  28. Kanal resmi BPS Kabupaten Blora, pengeluaran per kapita penduduk Blora 2024 — instagram.com/bpskabblora
  29. Kanal resmi Pemkab Blora, nilai investasi triwulan I–III 2025 sekitar Rp1,6 triliun — instagram.com
  30. BPS Kabupaten Blora, Statistik Daerah Kabupaten Blora 2025 dan Kabupaten Blora Dalam Angka 2025 — blorakab.bps.go.id

Artikel disusun dari publikasi dan rilis resmi BPS serta pemberitaan terverifikasi. Angka kemiskinan dan ketenagakerjaan bersifat periodik, sehingga selalu perlu dicek terhadap rilis BPS terbaru sebelum dikutip ulang.